JAKARTA– Kinerja perekonomian daerah perlu didorong lebih agresif dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7% per tahun.
Kepala ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mengatakan,pertumbuhan ekonomi sebesar 7% per tahun bagi Indonesia bukanlah hal yang mustahil.Namun, dia mengingatkan, ada sejumlah persoalan kunci yang harus diselesaikan pemerintah dalam upaya menggenjot pertumbuhan sebesar itu.
Salah satu kuncinya adalah bagaimana menggenjot pertumbuhan ekonomi di daerah. Sunarsip menuturkan, saat ini telah muncul sejumlah daerah yang menjadi sentra pertumbuhan ekonomi nasional. Daerah- daerah tersebut bahkan mampu membukukan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang menarik, daerah-daerahtersebutjustruberadadiluar PulauJawa,wilayahyangselama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.
“Beberapa kota seperti Pekanbaru,Pontianak, Balikpapan,dan Makassar bahkan memiliki tingkat pertumbuhan masing-masing 9,8%, 9,5%, 8,6%, dan 9,0% (selama kurun waktu 2002–2010),”ujar Sunarsip dalam diskusi bulanan IEI,di Jakarta,kemarin. Pertumbuhan kota-kota tersebut, menurut Sunarsip, jauh di atas rata-rata pertumbuhan nasional selama 2002-2010 yang hanya 5,9%. Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan mencatat pertumbuhan ekonomi Makassar antara 2007 hingga 2010 berturut-turut 8,1%, 10,5%, 9,2%, serta 9,31%.
“Banyak daerah di luar Jawa yang menjadi pusat sentra pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan kontribusi PDRB (produk domestik regional bruto) tinggi,”imbuhnya. Dia menambahkan, kotakota di Jawa,termasuk Jakarta, mulai kehabisan tenaga dalam menggenjot pertumbuhan sehingga jauh di bawah daerah lain.
Selama kurun waktu 2002- 2010,misalnya,DKI hanya mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,9%. Selain menggenjot daerah, Sunarsip menyebutkan ada tiga faktor kunci yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, yaitu investasi, peningkatan produktivitas kerja, serta pertumbuhan sektor manufaktur. Sunarsip menjelaskan, untuk mencapai pertumbuhan di atas 7%,Indonesia harus mampu menggaet pertumbuhan investasi sebesar 12% setiap tahun.
Target ini sulit tercapai karena berdasarkan data IEI, sejak 2001–2011, pertumbuhan investasi hanya mampu tercapai 7,4%.Guna mendorong pertumbuhan investasi tinggi, pemerintah harus mampu menciptakan kondisi makroekonomi yang kondusif serta peningkatan belanja modalnya. Kunci lain yang harus dipenuhi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan adalah menciptakan pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 7% per tahun.
Terkait pertumbuhan manufaktur, Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan bahwa pertumbuhan sektor tersebut sempat mengalami masalah saat krisis Amerika Serikat mengguncang global, terutama pada 2009. Pada 2009 pertumbuhan manufaktur bahkan hanya bisa tumbuh 2,5%. Namun, MS Hidayat mengingatkan, pertumbuhan sektor industri terus mengalami perbaikan. Khusus untuk industri agro,pemerintah bahkan akan menjadikan sektor tersebut sebagai salah satu pilar industri pada 2025.
“Kita akan memiliki tiga pilar industri yaitu industri agro, telematika, dan industri kreatif. Di agro kita punya sumber hulu dan hilirnya,” ujar MS Hidayat dalam diskusi pada Rakernas I Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) di Jakarta, akhir pekan lalu. maesaroh
Analisa :
Seperti yang di uraikan pada artikel diatas bahwa untuk menaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hendaknya ekonomi daerah juga harus ikut ambil andil dengan begitu perkonomian indonesia dapat berkembang secara perlahan.
Ekonomi daerah hendaknya mendapat perhatian dari pemerintah dengan ikut membantu mengembangkan usaha dari pedagang kecil, atau dapat juga dengan mengadakan penyuluhan dan training-training untuk para tenaga kerja daerah agar lebih terampil dalam membangun suatu usaha yang dapat berkembang untuk kedepannnya.
Sumber :
Senin, 10 Desember 2012
Harga Elpiji Nonsubsidi Segera Naik
JAKARTA– PT Pertamina (Persero) tahun depan berencana menaikkan harga elpiji nonsubsidi untuk menutupi kerugian penjualan yang diperkirakan mencapai Rp5 triliun.
“Elpiji nonsubsidi diusulkan naik sudah dari dulu.Ini tindakan korporasi, jadi tidak perlu izin hanya memberi tahu,”ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya di Jakarta kemarin. Menurut dia, kenaikan harga elpiji nonsubsidi akan dinaikkan minimal Rp2.000 per tabung.Kenaikan harga ini akan dilakukan secara bertahap.“ Minimal pertengahan tahun sudah naik,” ujarnya.
Dia mengatakan,selama ini kerugian Pertamina dari penjualan elpiji nonsubsidi menyebabkan Pertamina tidak bisa mengembangkan investasi secara maksimal.Kenaikan harga elpiji nonsubsidi ditanggung sepenuhnya oleh Pertamina. Hanung mengakui kenaikan harga elpiji adalah pilihan yang sulit.Apalagi melihat Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN).Apabila terjadi kerugian, pihaknya akan selalu disalahkan oleh pemerintah.
“Kenaikan harga elpiji nonsubsidi tinggal tunggu waktu tepat saja,”ujarnya. Direktur Utama Pertamina Karena Agustiawan sebelumnya merestui kenaikan harga elpiji nonsubsidi tersebut dengan alasan untuk menutup kerugian Pertamina yang mencapai Rp5 triliun. “Harus kita naikkan karena dana tersebut seharusnya bisa buat investasi di sektor lain,”ujar Karen. Hanung mengungkapkan, pada 2012 Pertamina diprediksi mengalami kerugian sebesar Rp5 triliun dari produksi dan penyaluran elpiji.
Untuk itu, Pertamina akan berusaha tidak lagi memberikan subsidi kepada elpiji 12 kg karena pemerintah telah memberikan subsidi kepada masyarakat tidak mampu melalui elpiji 3 kg. Menurutnya, saat ini Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp4.000-4.500 per kg dari elpiji nonsubsidi (kemasan 12 kg).“Kalaupun nanti kita menaikkan harganya sebesar Rp4.000 untuk elpiji 12 kilogram, Pertamina itu belum untung karena hanya impas,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menolak permintaan Pertamina untuk menaikkan harga elpiji 12 kilogram (kg) pada 2013. Menurutnya, rencana kenaikan tersebut harus dihitung secara baik.“Kita tahu Pertamina defisit, tetapi kita harus pikirkan daya beli masyarakat. Ini harus dihitung baikbaik,” kata Hatta di sela penanaman pohon bersama Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Gianyar,Bali,Sabtu (8/12). Hatta mengungkapkan, kenaikan tersebut itu kurang tepat karena tahun depan juga akan terjadi kenaikan tarif listrik. “Jangan sampai pada waktu yang bersamaan kita lakukan sesuatu yang memberatkan masyarakat. Kita harus jaga itu,”tandas dia.
Menurut Hatta, rencana Pertamina menaikkan harga elpiji nonsubsidi dikhawatirkan bisa memicu inflasi berlebihan dan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. “Akibatnya pukulan ekonomi juga bagi kita, jadi hati-hati, jangan gegabah. Dalam situasi saat ini perekonomian nasional harus dijaga,”katanya. Pengamat Energi dari Refor- Miner Institute Komadi Notonegoro menilai,kenaikan elpiji nonsubsidi akanmemilikidampak signifikan di masyarakat. Dia memperkirakan,kenaikan tersebut akan mengakibatkan migrasi dan inflasi.
“Berdasarkan kajian kami dampaknya ada dua yaitu migrasi dan inflasi,” kata Komaidi ketika dihubungi harian SINDO di Jakarta,kemarin. Menurutnya, jika kenaikan harga elpiji nonsubsidi direalisasikan, sebagian besar konsumen akan berpindah menggunakan elpiji bersubsidi, yakni elpiji dengan tabung 3 kg yang notabene harganya lebih murah karena di subsidi oleh pemerintah.
Kembangkan Solar Cell
PT Pertamina mengembangkan solar cell atau alat penerima tenaga surya yang ditransmisikan sebagai energi, sebagai bagian dari pemanfaatan energi alternatif yang selama ini kurang menjadi perhatian. Menyambut HUT Pertamina Ke- 55, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan melakukan pemasangan solar cell di rumahnya, di kawasan Patra Kuningan, Jakarta.”Pemasangan solar cell ini adalah salah satu bentuk komitmen Pertamina di ulang tahun ke-55 bahwa Pertamina sobat bumi,” tutur Karen saat ditemui di rumahnya, Jakarta, Sabtu (8/12).
Menurut Karen, solar cell yang dipasang di rumahnya diproduksi oleh perusahaan BUMN yang bergerak di sektor elektronik, yakni PT LEN Industri. Rencananya, LEN dan Pertamina akan bekerja sama dalam produksi dan pemasarannya. Karen menambahkan, solar cell yang dipasang di rumahnya mampu menampung tenaga listrik hingga 8.000 watt. ● nanangwijayanto/ miftachul chusna
Analisa :
Elpiji boleh saja naik berdasarkan harga yang ditentukan, tapi diharapkan kualitas juga tetap terjaga seperti kondisi tabuung, berat yang tidak kurang dari label nya, dan lebih baik lagi apabila pemerintah mempunyai alternatif lain seperti yang telah diuarikan yaitu solar cell, hendaknya apabila memang hal tersebut menjadi keputusan yang tepat, cermat dan lebih hemat, segeralah publikasikan kepada masyarakat dengan adanya penyuluhan yang baik dan bermanfaat.
Sumber :
Penjualan Mobil 2013 Naik 10 Persen
Jakarta (ANTARA) - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) optimistis penjualan mobil tahun depan naik 10 persen dari realisasi tahun ini yang mencapai 1 juta unit akibat kondisi makro ekonomi di Indonesia menunjukkan tren positif.
"Sepanjang daya beli masyarakat terus membaik, maka penjualan mobil akan tetap tinggi. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda menurunnya permintaan untuk kendaraan roda empat," kata Ketua I Gaikindo, Yongkie D. Sugiarto di Jakarta, Senin.
Pasar otomotif nasional, menurut Yongkie, dipengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas politik dan keamanan, tingkat suku bunga serta likuiditas.
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen merupakan faktor yang mendorong pertumbuhan industri otomotif karena terkait dengan tingkat kemampuan daya beli masyarakat, ujarnya.
Sedangkan tingkat suku bunga dan likuiditas, lanjut Yongkie, agen pemegang merek (APM) diharapkan tidak ikut diperketat karena 70 persen konsumen Indonesia membeli mobil melalui jalur kredit.
Jika tidak ada kendala yang dapat mempengaruhi faktor tersebut, maka pasar kendaraan bermotor pada 2013 diharapkan bisa tumbuh hingga 10 persen. Yang dikhawatirkan adalah penyeragaman aturan uang muka syariah sebesar 30 persen pada April 2013, katanya.
Yongkie menambahkan, proyeksi pertumbuhan 10 persen belum memperhitungkan kehadiran mobil murah dan ramah lingkungan atau "low cost and green car" (LCGC).
Pasar mobil LCGC diproyeksikan mencapai 150.000 unit per tahun. Jika harga mobil LCGC Rp80 juta per unit, maka ada tambahan omzet industri otomotif nasional sekitar Rp12 triliun per tahun, katanya.(rr)
Analisa :
Seharusnya permintaan terhadap mobil dan motor untuk tahun-tahun kedepannya hendaknya dipersulit, baik itu dari segi Dp, syarat pengkreditan dan syarat-syarat lainnya, karena semakin mudah syarat pengkreditan suatu pembelian barang-barang mewah, maka akan semakin banyak juga orang yang akan berlomba-lomba untuk membelinya.
Perlu kita ketahui jakarta semakin hari semakin terasa akan polusi udara yang sangat tercemar, karena banyaknya kendaraan, macet sudah tidak bisa ditolerir lagi, seharusnya dengan keadaan yang seperti itu pemerintah memberlakukan peraturan untuk penjualan mobil dan motor agar tidak menjadi semakin bertambah di Jakarta ini, dan bukan hanya berpagang pada keuntungan yang didapatkan.
Sumber :
Surplus, Pemerintah Masih Tetap Impor Beras
TEMPO.CO, Depok - Kurun lima tahun terakhir produksi beras Indonesia
telah memenuhi rasio kebutuhan konsumsi masyarakat. Kepala Badan Ketahanan
Pangan Republik Indonesia, Ahmad Suryana mengatakan produksi beras per Oktober
2012 mencapai 38 juta ton. Empat juta ton lebih banyak dari konsumsi beras di
Indonesia yang hanya mencapai 34 juta ton per tahun.
"Produksi padi kita sudah memenuhi kebutuhannya dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun terakhir, tahun ini kita kelebihan empat juta ton," katanya dalam acara peluncuran buku "One Day No Rice" karya Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, Minggu, 11 November 2012.
Menurut Ahmad, walaupun sudah surplus, sampai saat ini Indonesia masih perlu mengimpor karena banyak masyarakat yang melakukan penyimpanan beras di penggilingan. Tercatat sebanyak 1,5 juta ton beras masih disimpan di penggilingan. "Selain itu, pemerintah juga butuh simpanan untuk program raskin (beras miskin) sebesar tiga juta ton," kata dia.
Ahmad mengatakan impor beras sebenarnya merupakan alternatif terakhir dalam memenuhi kebutuhan beras di Indonesia. Hal itu dilakukan bila penyediaan pangan dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan tidak terpenuhi."Alternatif terakhirnya dengan mengimpor," kata dia.
Ahmad berharap Indonesia terus meningkatkan produksi beras. Selain itu, ketahanan pangan juga harus dilakukan dengan mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras seperti yang dilakukan oleh Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail. "Saat ini, ditargetkan terjadi penurunan konsumsi beras sebesar 1,5 persen per tahun," katanya.
Dengan begitu, Ahmad berharap hal itu bisa meningkatkan kualitas gizi masyarakat menjadi lebih baik. Selama ini, masyarakat terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat dari beras. "Padahal, terlalu banyak karbohidrat juga tentu tidak baik karena pola makannya tidak seimbang,"kata dia.
Suryana mengatakan gerakan Sehari Tanpa Nasi atau One Day No Rice yang dipimpin Wali Kota Depok merupakan salah satu semangat untuk memperkuat ketahanan pangan. Sebab memenuhi kebutuhan pangan tidak hanya dari beras. "Namun juga bisa diganti dengan karbohidrat lokal non padi," kata dia.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR, Hidayat Nur Wahid juga mengapresiasi program one day no rice Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail. "Ini merupakan langkah yang baik dimana pemimpin di tingkat lokal memikiran kebutuhan di tingkat nasional,"ujar dia.
Nur Mahmudi mengatakan gerakan Sehari Tanpa Nasi tersebut merupakan aplikasi dari peraturan pemerintah soal diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal. Sehingga nasi, bisa diganti dengan karbo non padi yakni ubi, singkong, jagung, sagu, tiwul, gembili, dan bahan lainnya. Ia juga mengaku seringkali mendapatkan cibiran banyak pihak dalam menggerakkan program tersebut.
"Saya selaku aparat pemerintah daerah sesuai amanat UU No 7/1996, peraturan presiden tahun 2009, ditindaklanjuti pak gubernur," kata dia.
"Produksi padi kita sudah memenuhi kebutuhannya dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun terakhir, tahun ini kita kelebihan empat juta ton," katanya dalam acara peluncuran buku "One Day No Rice" karya Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, Minggu, 11 November 2012.
Menurut Ahmad, walaupun sudah surplus, sampai saat ini Indonesia masih perlu mengimpor karena banyak masyarakat yang melakukan penyimpanan beras di penggilingan. Tercatat sebanyak 1,5 juta ton beras masih disimpan di penggilingan. "Selain itu, pemerintah juga butuh simpanan untuk program raskin (beras miskin) sebesar tiga juta ton," kata dia.
Ahmad mengatakan impor beras sebenarnya merupakan alternatif terakhir dalam memenuhi kebutuhan beras di Indonesia. Hal itu dilakukan bila penyediaan pangan dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan tidak terpenuhi."Alternatif terakhirnya dengan mengimpor," kata dia.
Ahmad berharap Indonesia terus meningkatkan produksi beras. Selain itu, ketahanan pangan juga harus dilakukan dengan mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras seperti yang dilakukan oleh Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail. "Saat ini, ditargetkan terjadi penurunan konsumsi beras sebesar 1,5 persen per tahun," katanya.
Dengan begitu, Ahmad berharap hal itu bisa meningkatkan kualitas gizi masyarakat menjadi lebih baik. Selama ini, masyarakat terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat dari beras. "Padahal, terlalu banyak karbohidrat juga tentu tidak baik karena pola makannya tidak seimbang,"kata dia.
Suryana mengatakan gerakan Sehari Tanpa Nasi atau One Day No Rice yang dipimpin Wali Kota Depok merupakan salah satu semangat untuk memperkuat ketahanan pangan. Sebab memenuhi kebutuhan pangan tidak hanya dari beras. "Namun juga bisa diganti dengan karbohidrat lokal non padi," kata dia.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR, Hidayat Nur Wahid juga mengapresiasi program one day no rice Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail. "Ini merupakan langkah yang baik dimana pemimpin di tingkat lokal memikiran kebutuhan di tingkat nasional,"ujar dia.
Nur Mahmudi mengatakan gerakan Sehari Tanpa Nasi tersebut merupakan aplikasi dari peraturan pemerintah soal diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal. Sehingga nasi, bisa diganti dengan karbo non padi yakni ubi, singkong, jagung, sagu, tiwul, gembili, dan bahan lainnya. Ia juga mengaku seringkali mendapatkan cibiran banyak pihak dalam menggerakkan program tersebut.
"Saya selaku aparat pemerintah daerah sesuai amanat UU No 7/1996, peraturan presiden tahun 2009, ditindaklanjuti pak gubernur," kata dia.
Analisa :
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir produksi beras Indonesia telah memenuhi rasio kebutuhan konsumsi masyarakat, hal tersebut merupakan dampak positif yang digalangkan pemerintahh pada saat ini, namun apabila dalam neraca negara sudah surplus, hendaknya Indonesia tidak perlu lagi mengimpor beras dari negara lain, karena hal tersebut dapat membuat produksi beras kembali melemah di Indonesia.
Sumber :
Harga Kopi Naik karena kekhawatiran Kelebihan Pasokan
JAKARTA, KOMPAS.com - Harga kopi berjangka pada perdagangan pekan lalu di ICE mengalami peningkatan.Kenaikan harga Kopi dipicu aksi spekulasi yang dilakukan pelaku pasar ditengah kekhawatiran pelaku pasar terhadap kemungkinan kelebihan pasokan di pasar fisik karena laju panen yang tinggi di Brazil yang merupakan daerah penghasil utama kopi dunia. Sementara itu harga gula menurun karena panen yang melimpah di Brazil.
Menurut laporan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Senin (10/12), harga kopi arabika untuk pengiriman Maret diperdagangkan pada 1, 5003 dollar AS pon, naik 1,15 persen pada hari itu.
Brasil adalah produsen terbesar di dunia dan eksportir kopi Arabika. Arabika ditanam terutama di Amerika Latin. Para pelaku pasar mengatakan bahwa rebound tanaman kopi Kolombia terus berlanjut dan menambah pasokan global biji kopi tersebut hingga lebih dari cukup untuk memenuhi permintaan dunia.
Sementara itu harga kopi di Bandar Lampung diperdagangkan pada harga Rp 20.324 atau menurun Rp 518/kg jika dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Harga kopi selama tahun 2012 sudah meningkat Rp 1.239 atau 6,49 persen.
Berdasarkan data Indonesian Coffee Festival (ICF), Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga produsen kopi terbesar di dunia. Sedangkan peringkat pertama masih diduduki Brazil, disusul Kolombia.
ICF mencatat, ada sekitar 100 miliar cangkir kopi, atau sekitar 165, 9 ton kopi yang diseduh setiap hari di seluruh dunia. Di Indonesia, jumlah kebutuhan kopi diperkirakan mencapai 121.107 ton per tahun.
Menurut ICF, luas area perkebunan kopi di Indonesia mencapai 1,3 juta hektare, di antaranya tersebar di Aceh, Sumut, Lam pung, Jabar, Jateng, Bali, NTT, Sulsel, hingga Papua.
Analisa :
Kualitas kopi Indonesia dengan kopi yang ada diluar negeri sangat bersaing, diharapkan produsen kopi selalu menjaga kualitas dari penanaman kopi itu sendiri sampai dijadikannya kopi siap saji.
Untuk masalah penurunan dan peningkatan nilai jual kopi hendaknya dapat diantisipasi sebelum produksi kopi itu sendiri kelebihan atau kekurangan pasokan, sehingga tidak terlalu jauh dalam pelonjakan harga.
Sumber :
Minggu, 09 Desember 2012
Mobil Pribadi Haram Pakai BBM Bersubsidi
JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Ekonomi Nasional (KEN) memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Isinya mobil pribadi dilarang memakai BBM Bersubsidi.
"BBM Bersubsidi itu harus diberikan kepada orang yang tepat, tapi kalau mobil pribadi, itu sasaran yang tidak tepat. Rekomendasi kita, pemilik mobil pribadi diharamkan memakai BBM Bersubsidi," kata Ketua KEN Chairul Tanjung dalam acara Prospek Ekonomi Indonesia 2013 di Auditorium Bank Mega Jakarta, Senin (10/12/2012).
Menurut Chairul, anggaran subsidi khususnya BBM Bersubsidi dinilai masih perlu untuk diberikan. Apalagi untuk orang yang membutuhkan yaitu orang miskin. Sementara pemilik mobil pribadi dianggap sudah tidak memenuhi kriteria miskin, sebab orang yang sudah memiliki mobil pribadi adalah orang yang kaya.
"Ini bukan imbauan, tapi pelarangan. Kalau bisa, ini diharamkan (pemilik mobil pribadi memakai BBM Bersubsidi," tambahnya.
Saat ini, kata Chairul, sekitar 70 persen konsumsi BBM Bersubsidi dikontribusikan dari mobil pribadi. Bila diharamkan, maka subsidi BBM tersebut bisa dialokasikan secara layak dan tepat ke masyarakat yang membutuhkan.
Subsidi pada APBN 2013 sebesar Rp 317,2 triliun, naik 29,4 persen dari Rp 245,1 triliun di APBNP 2012. Subsidi energi mencapai Rp 274,7 triliun yang merupakan komponen subsidi. Dari jumlah tersebut, subsidi BBM mencapai Rp 193,8 triliun, naik 41,1 persen dari tahun sebelumnya. Sementara subsidi listrik mencapai Rp 80,9 triliun, naik 24,6 persen dibanding tahun lalu.
Analisa :
Menurut saya kebijakan tersebut kurang efektif, hendaknya penggunaan bbm bersubsidi hanya boleh digunakan bagi orang-orang yang dalam segi ekonomi kurang mampu, tetapi dalam kebijakannya pun hendaknya jangan mobil pribadi yang tidak boleh menggunakan bbm bersubsidi, melainkan mobil-mobil yang keluaran tahun terbaru yang tidak boleh menggunakan bbm bersubsidi, dan tahun terbarunya itu dibatasi antara tahun sekian sampai tahun sekian, karena banyak juga mobil pribadi yang digunakan untuk umum.
Sumber :
Senin, 19 November 2012
Kalimat Efektif & Kalimat Tidak Efektif
Kalimat
efektif adalah kalimat yang dapat mewakili gagasan pembicara atau penulis
sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain secara jelas.
Sumber :
Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak
memiliki atau mempunyai sifat-sifat yang terdapat pada kalimat efektif
Contoh-contoh kalimat efektif dan tidak efektif :
Kalimat tidak efektif :
“Atas perhatian semua seluruhnya, kami
ucapkan terima kasih.”
Kalimat efektif :
“Atas perhatian semuanya, kami
ucapkan terima kasih.”
Kalimat tidak efektif :
“Anak-anak melempari batu ke dalam
sungai.”
Kalimat efektif :
“ Anak-anak melemparkan batu ke dalam
sungai.”
Kalimat tidak efektif :
“Guru menugaskan siswanya membuat
karangan.”
Kalimat efektif :
“Guru menugasi siswanya membuat
karangan.”
Kalimat tidak efektif :
“Mereka
mengumpulkan tugas itu di dosennya.”
Kalimat efektif :
Kalimat efektif :
“ Mereka mengumpulkan
tugas itu kepada dosennya.”
Kalimat tidak efektif :
Kalimat tidak efektif :
“Rapat tadi dihadiri
oleh pimpinan dan para staf-stafnya.”
Kalimat efektif :
Kalimat efektif :
“Rapat tadi dihadiri
oleh pimpinan dan para stafnya.”
Jumat, 09 November 2012
7-Eleven Urus Izin Minimarket
TEMPO.CO, Jakarta - PT Modern International, perusahaan
induk 7-Eleven, sedang mengurus izin usaha minimarket ke Kementerian
Perdagangan. "Mereka sudah mengajukan surat tanda pendaftaran waralaba
(STPW) minimarket," kata Direktur Bina Usaha Perdagangan Nurlaila Nur
Muhammad, Selasa, 6 November 2012.
Izin yang diajukan oleh PT Modern International, kata Nurlaila,
tepatnya adalah untuk bentuk usaha convenience store. Hanya, karena Indonesia
belum memiliki payung hukum khusus yang mengaturnya, maka izin itu disatukan
dengan minimarket.
Menurut Nurlaila, 7-Eleven selama ini masih menjalankan bisnis
bermodalkan izin restoran yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
DKI Jakarta. Hal itu sempat memicu kontroversi sebab mereka tak hanya menjual
makanan dan minuman cepat saji, tapi juga berbagai produk konsumsi laiknya yang
dijajakan di toko retail modern.
Belakangan, masalah izin restoran ini kembali diungkit karena
artinya meloloskan 7-Eleven dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun
2012 soal Waralaba Toko Modern. Seperti diketahui, aturan itu membatasi
pewaralaba untuk hanya menguasai 150 gerai. Selebihnya, mereka harus
menggandeng pihak lain untuk memiliki 40 persen dari gerai tambahan yang
didirikan. "Nanti, jika izin minimarketnya sudah keluar, 7-Eleven otomatis
akan tunduk pada aturan itu," kata Nurlaila. Saat ini, gerai yang dimiliki
7-Eleven baru mencapai 85 unit.
Hanya, Nurlaila menyebutkan, berkas yang diserahkan oleh 7-Eleven
untuk mengurus izin minimarket belum lengkap. Mereka belum menyerahkan izin
usaha toko modern (IUTM). "Jadi kami kembalikan lagi," ujarnya.
7-Eleven tak sendiri. Ada convenience store lain yang juga
bermasalah dengan perizinan, yakni Lawson. Bedanya, Lawson punya izin
minimarket, tapi masih atas nama Alfamidi.
Kedua perusahaan tempat bernaung 7-Eleven dan Lawson belum dapat
dikonfirmasi. Neneng Sri Wahyuni selaku Manajer Humas PT Modern International,
dan Corporate Secretary MIDI Suantopo Po, belum menjawab telepon Tempo.
Analisa :
Dari berita diatas perizinan 7-Eleven dan izin minimarket lainnya
yang berbentuk usaha convenience store di Indonesia dinyatakan belum memiliki hukum
khusus yang mengaturnya. Hal tersebut mengakibatkan semakin maraknya pendirian
convenience store di Indonesia dari berbagai macam perusahaan untuk memperoleh
keuntungan setinggi-tingginya. Perlu di tinjau kembali, bahwa pendirian
minimarket yang semakin banyak akan berdampak pada rakyat kecil yang
menggantungkan hidupnya dengan berjualan produk-produk sejenis seperti yang dijualkan di convenience store.
Seharusnya pemerintah turun tangan mengahadapi persoalan tersebut,
karena dengan adanya convenience store yang semakin mewabah
diperkampungan/pedesaan akan semakin banyak pula masyarakat yang kehilangan penghasilannya
dengan berjualan/membuka warung di tepi jalan, karena orang pasti akan lebih
memilih untuk membeli ditempat yang nyaman seperti halnya minimarket tersebut.
Oleh karena itu pemerintah harus cepat dan tegas untuk memberlakukan hukum mengenai
pendirian convenience store di Indonesia.
Sumber :
Pengangguran Hanya Turun Tipis
JAKARTA– Badan Pusat Statistik (BPS)
menyebutkan, jumlah pengangguran per Agustus 2012 mencapai 7,24 juta jiwa atau
6,14% dari total angkatan kerja di seluruh Indonesia (118 juta jiwa).
Jumlah tersebut hanya turun sekitar 0,42% bila dibandingkan dengan Agustus 2011 sebanyak 7,70 juta jiwa.Namun, bila dibandingkan dengan Februari 2012, angka pengangguran Indonesia meningkat sekitar 0,18% atau sebanyak 370.000 jiwa. “Pada Februari memang banyak panen,sementara pada Agustus ada puasa dan Lebaran, banyak yang semula bekerja (musiman) memilih keluar sehingga pengangguran bertambah,”tutur Kepala BPS Suryamin saat memaparkan keadaan ketenagakerjaan Agustus 2012, di kantornya,Jakarta,kemarin.
Suryamin menambahkan, dari angkatan kerja di Indonesia yang per Agustus 2012 mencapai 118 juta jiwa,jumlah penduduk yang bekerja mencapai 110,8 juta jiwa atau bertambah 1,1 juta jiwa dibandingkan dengan Agustus 2011. BPS mencatat, pertanian menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan total tenaga kerja mencapai 38,88 juta jiwa, disusul sektor perdagangan sebanyak 23,15 juta jiwa, serta jasa kemasyarakatan sebanyak 17,10 juta jiwa.
Selain sektor industri dan pengolahan, lapangan usaha lain yang mampu menyedot tenaga kerja cukup banyak dibandingkan Februari adalah konstruksi, yang naik dari 6,34 jiwa orang pada Agustus 2011 menjadi 6,79 juta jiwa pada Agustus 2012. “Banyak pembangunan infrastruktur sehingga jasa konstruksi dibutuhkan,”papar Suryamin.
Berdasarkan data BPS, di sektor industri,lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja adalah pemintalan benang (bertambah 59.049 jiwa dibandingkan Agustus 2011) serta industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua (66.645 jiwa). Data BPS juga menunjukkan, jumlah angkatan kerja di Indonesia masih didominasi oleh sektor informal yakni mencapai 66,6 juta jiwa (60,14 %) sementara yang bekerja di jalur formal sekitar 44,2 juta jiwa.
Selama setahun terakhir (Agustus 2011–Agustus 2012), jumlah pekerja formal bertambah 2,7 juta jiwa sementara pekerja informal berkurang 1,5 juta jiwa. “Penyerapan tenaga kerja masih didominasi pekerja berpendidikan rendah yakni SD ke bawah yang mencapai 48,63% dan SMP 18,25%.Pekerja berpendidikan tinggi hanya 8,98%,”tambah Suryamin.
Sementara, pekerja penuh waktu, yakni mereka yang bekerja dengan jumlah kerja 35 jam ke atas per minggu mencapai 76,5 juta jiwa,sedangkan pekerja paruh waktu mencapai 21,5 juta jiwa. Pekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam per minggu berjumlah 6,6 juta jiwa atau 5,97%. “Pekerja kurang dari 15 jam.Ini persoalan kesempatan. Mereka enggak ada pendidikan. Bukan soal pilihan ya.Pada umumnya mereka karena pendidikannya rendah,” papar Deputi bidang Statistik Sosial BPS Wynandin Imawan.
Wynandin menambahkan, bertambahnya jumlah pengangguran pada Agustus 2012 dibandingkan dengan Februari 2012 memang tidak terhindarkan. Banyak pekerja musiman, seperti di pertanian, yang terpaksa kehilangan pekerjaan saat musim panen berakhir.
“Mereka ada di perkotaan dan perdesaan,lebih banyak di perdesaan. Andalannya apa? Kalau Agustus itu andalannya sudah enggak ada karena kan bukan musim panen lagi musim paceklik. Enggak ada hujan, panen sudah lewat.Hanya mengandalkan pada irigasi tapi sekarang irigasi juga terbatas,” paparnya. ● maesaroh
Jumlah tersebut hanya turun sekitar 0,42% bila dibandingkan dengan Agustus 2011 sebanyak 7,70 juta jiwa.Namun, bila dibandingkan dengan Februari 2012, angka pengangguran Indonesia meningkat sekitar 0,18% atau sebanyak 370.000 jiwa. “Pada Februari memang banyak panen,sementara pada Agustus ada puasa dan Lebaran, banyak yang semula bekerja (musiman) memilih keluar sehingga pengangguran bertambah,”tutur Kepala BPS Suryamin saat memaparkan keadaan ketenagakerjaan Agustus 2012, di kantornya,Jakarta,kemarin.
Suryamin menambahkan, dari angkatan kerja di Indonesia yang per Agustus 2012 mencapai 118 juta jiwa,jumlah penduduk yang bekerja mencapai 110,8 juta jiwa atau bertambah 1,1 juta jiwa dibandingkan dengan Agustus 2011. BPS mencatat, pertanian menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan total tenaga kerja mencapai 38,88 juta jiwa, disusul sektor perdagangan sebanyak 23,15 juta jiwa, serta jasa kemasyarakatan sebanyak 17,10 juta jiwa.
Selain sektor industri dan pengolahan, lapangan usaha lain yang mampu menyedot tenaga kerja cukup banyak dibandingkan Februari adalah konstruksi, yang naik dari 6,34 jiwa orang pada Agustus 2011 menjadi 6,79 juta jiwa pada Agustus 2012. “Banyak pembangunan infrastruktur sehingga jasa konstruksi dibutuhkan,”papar Suryamin.
Berdasarkan data BPS, di sektor industri,lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja adalah pemintalan benang (bertambah 59.049 jiwa dibandingkan Agustus 2011) serta industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua (66.645 jiwa). Data BPS juga menunjukkan, jumlah angkatan kerja di Indonesia masih didominasi oleh sektor informal yakni mencapai 66,6 juta jiwa (60,14 %) sementara yang bekerja di jalur formal sekitar 44,2 juta jiwa.
Selama setahun terakhir (Agustus 2011–Agustus 2012), jumlah pekerja formal bertambah 2,7 juta jiwa sementara pekerja informal berkurang 1,5 juta jiwa. “Penyerapan tenaga kerja masih didominasi pekerja berpendidikan rendah yakni SD ke bawah yang mencapai 48,63% dan SMP 18,25%.Pekerja berpendidikan tinggi hanya 8,98%,”tambah Suryamin.
Sementara, pekerja penuh waktu, yakni mereka yang bekerja dengan jumlah kerja 35 jam ke atas per minggu mencapai 76,5 juta jiwa,sedangkan pekerja paruh waktu mencapai 21,5 juta jiwa. Pekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam per minggu berjumlah 6,6 juta jiwa atau 5,97%. “Pekerja kurang dari 15 jam.Ini persoalan kesempatan. Mereka enggak ada pendidikan. Bukan soal pilihan ya.Pada umumnya mereka karena pendidikannya rendah,” papar Deputi bidang Statistik Sosial BPS Wynandin Imawan.
Wynandin menambahkan, bertambahnya jumlah pengangguran pada Agustus 2012 dibandingkan dengan Februari 2012 memang tidak terhindarkan. Banyak pekerja musiman, seperti di pertanian, yang terpaksa kehilangan pekerjaan saat musim panen berakhir.
“Mereka ada di perkotaan dan perdesaan,lebih banyak di perdesaan. Andalannya apa? Kalau Agustus itu andalannya sudah enggak ada karena kan bukan musim panen lagi musim paceklik. Enggak ada hujan, panen sudah lewat.Hanya mengandalkan pada irigasi tapi sekarang irigasi juga terbatas,” paparnya. ● maesaroh
Analisa :
Permasalahan di
Negara Indonesia adalah pertumbuhan masyarakat yang sangat pesat ditiap
tahunnya, yang mengakibatkan sumber daya manusia terus bertambah sedangkan
lapangan pekerjaan sangat terbatas, meskipun
adakalanya penggangguran di Indonesia mengalami penurunan pasti sudah dipastikan
akan sangat tipis sekali dibandingkan pertumbuhannya.
Saat ini sumber
daya manusia baik yang tidak berpendidikan maupun yang sudah sarjana sangat
banyak sekali, tak jarang meskipun sudah sarjana masih menganggur. Hal tersebut
disebabkan pendidikan di Indonesia sebagian besar hanya bertitik tumpu pada
teori dan perguruan tinggi yang lebih mengarahkan dan mengajarkan mahasiswa
menjadi seorang pegawai yang baik dan benar, dan bukan kepada menitikberatkan
pada pengajaran untuk menjadikan seorang entrepreneurship yang akan menciptakan
sebuah lapangan pekerjaan, dan untuk SDM yang tidak mempunyai pendidikan formal
sebaiknya pemerintah mengambil alih untuk memberikan training-training/pelatihan
gratis yang menjadikan mereka memiliki kreatifitas untuk mengolah sumber daya
alam di lingkungannya.
Sumber :
Redenominasi Mata Uang Disiapkan
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah masih dalam proses menyiapkan rancangan
undang-undang redenominasi mata uang. Belum ada keterangan resmi kapan
rancangan akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
"Masih
dalam harmonisasi. Rancangan undang-undang rencananya akan diselesaikan
kemudian perlu ada diskusi publik agar redenominasi mata uang dipahami sebagai
penyederhanaan, bukan pemotongan uang. Ini perlu sosialsasi, bikin seminar,
bicarakan secara terbuka sehingga nanti ketika rancangan undang-undang diajukan
ke DPR tidak terjadi salah paham," kata Menteri Keuangan Agus DW
Martowardojo, di Jakarta, Selasa (30/10/2012).
Redenominasi
mata uang rupiah, menurut Agus, diperlukan Indonesia sebagai negara yang sedang
menuju level negara maju. Namun, hal paling penting adalah agar masyarakat
jangan salah memahami dan akhirnya kebijakan tersebut justru menimbulkan
kekhawatiran.
"Kita
harus ingat, Indonesia luas dan mata uang rupiah digunakan di seluruh Indonesia
yang besar. Jadi butuh waktu untuk sosialisasi," kata Agus, tanpa merinci
kapan rancangan undang-undangnya diajukan kepada DPR.
Analisa
:
Redenominasi sendiri
mengandung pengertian penyerdahanaan
nilai rupiah, misal Rp. 1000 menjadi
Rp. 1, akan banyak dampak yang muncul dari kebijakan tersebut, yaitu efek psikologis,dimana diperlukan
sosialisasi yang akan memakan budget besar agar redenominasi tidak menjadi
ajang mencari kesempatan dengan menaikkan harga yang berakibat pada
hiperinflasi. Menurut Aidil-ahli perencanaan keuangan, berdasarkan pengalaman
dari negara-negara lain, hiperinflasi terjadi pada awal-awal tahun setelah
redenominasi.
Redenominasi diperkirakan makan waktu selama 5-10
tahun. Jadwal redenominasi seperti yang disusun BI adalah:
- 2011-2012
: Sosialisasi
- 2013-2015
: Masa Transisi
- 2016-2018
: Penarikan Mata Uang Lama
- 2019-2022
: Penghapusan Tanda Redenominasi di Mata Uang dan Proses Redenominasi
selesai.
Sumber :
Minggu, 04 November 2012
Jenis-Jenis Paragraf
PARAGRAF GENERALISASI
Merupakan penalaran induktif dengan cara menarik kesimpulan
secara umum berdasarkan sejumlah data. Jumlah data atau peristiwa khusus yang
dikemukakan harus cukup dan dapat mewakili.
Contoh
paragraf generalisasi :
Jenis profesi
akuntansi meliputi akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan manajemen,
konsultan SIA/SIM, auditor internal, dll. Namun dari jenis tersebut akuntan
publik merupkan satu-satunya profesi akuntansi yang menyediakan jasa audit yang
bersifat independen, yaitu memberikan jasa untuk memeriksa, menganalisis dan
kemudian memberikan pendapat atas laporan keuangan suatu perusahaan. Namun,
untuk menjadi akuntan pubik seseorang harus lulus Fakultas Ekonomi atau Sekolah
tinggi Ilmu Ekonomi/Akuntansi serta harus memliki gelar sebagai akuntan dan
mengambil gelar profesi penerbit. Calon akuntan pubik juga dituntut memiliki
indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00 dan harus memiliki kemampuan dalam
mengelola laporan keuangan dengan baik dan juga memiliki kemampuan dalam berbahasa
asing khususnya bahasa inggris. Ketika syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi,
calon akuntan harus mengikuti ujian sertifikasi akuntan publik. Oleh karna itu,
tidaklah mudah untuk menjadi seorang akuntan publik.
PARAGRAF ANALOGI
Analogi
adalah sebuah proses penalaran yang bertolak dari dua peristiwa khusus yang
mirip satu sama lain, kemudian menyimpulkan bahwa apa yang berlaku untuk suatu
hal akan berlaku pula untuk hal yang lain.
Contoh sebuah paragraf induktif analogi :
Peternakan merupakan aspek perekonomian yang penting dan menjanjikan. Selain dapat menjadi lahan pendapatan, peternakan juga memiliki dampak positif meningkatkan gizi masyarakat. Pengembangan peternakan dapat memenuhi kebutuhan daging warga sehingga negara tidak perlu mengimpor daging dari luar. Pertanian juga merupakan aspek perekonomian yang penting. Pengembangan pertanian dapat memenuhi kebutuhan beras warga sehingga impor dari luar tidak diperlukan.
PARAGRAF KAUSALITAS
Hubungan kausal adalah pola penyusunan paragraf dengan menggunakan fakta-fakta yang memiliki pola hubungan sebab-akibat.
·
Sebab-Akibat
Penalaran ini berawal dari
peristiwa yang merupakan sebab, kemudian sampai pada kesimpulan sebagai
akibatnya. Polanya adalah A mengakibatkan B.
Contoh:
Era
Reformasi tahun pertama dan tahun kedua ternyata membuahkan hasil yang
membesarkan hati. Pertanian, perdagangan, dan industri, dapat direhabilitasi
dan dikendalikan. Produksi nasional pun meningkat. Ekspor kayu dan naiknya
harga minyak bumi di pasaran dunia menghasilkan devisa bermiliar dolar AS bagi
kas negara. Dengan demikian, kedudukan rupiah menjadi kian mantap. Ekonomi
Indonesia semakin mantap sekarang ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan
apabila mulai tahun ketiga Era Reformasi ini, Indonesia sudah sanggup menerima
pinjaman luar negeri dengan syarat yang kurang lunak untuk membiayai
pembangunan.
Hal penting yang perlu kita
perhatikan dalam membuat kesimpulan pola sebab-akibat adalah kecermatan dalam
menganalisis peristiwa atau faktor penyebab.
- Akibat-Sebab
Dalam pola ini kita memulai
dengan peristiwa yang menjadi akibat. Peristiwa itu kemudian kita analisis
untuk mencari penyebabnya.
Contoh:
Kemarin
Badu tidak masuk kantor. Hari ini pun tidak. Pagi tadi istrinya pergi ke apotek
membeli obat. Karena itu, pasti Badu itu sedang sakit.
- Sebab-Akibat-1 Akibat-2
Suatu penyebab dapat menimbulkan
serangkaian akibat. Akibat pertama berubah menjadi sebab yang menimbulkan
akibat kedua. Demikian seterusnya hingga timbul rangkaian beberapa akibat.
Contoh:
Mulai
tanggal 17 Januari 2002, harga berbagai jenis minyak bumi dalam negeri naik.
Minyak tanah, premium, solar, dan lain-lain dinaikkan harganya. Hal ini karena
Pemerintah ingin mengurangi subsidi dengan harapan supaya ekonomi Indonesia kembali
berlangsung normal. Karena harga bahan bakar naik, sudah barang tentu biaya
angkutan pun akan naik pula. Jika biaya angkutan naik, harga barang-barang
pasti akan ikut naik karena biaya tambahan untuk transportasi harus
diperhitungkan. Naiknya harga barang-barang akan dirasakan berat oleh rakyat.
Oleh karena itu, kenaikan harga barang harus diimbangi dengan usaha menaikkan
pendapatan masyarakat.
Sumber :
Selasa, 30 Oktober 2012
Layanan Syariah di Bank Konvensional
Kini layanan syariah lebih luas. Dahulu, jika kita ingin
mendapatkan produk perbankan syariah kita harus datang ke Bank Umum Syariah
(BUS) atau ke Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Konvensional (office channeling).
Namun, saat ini kita pun bisa mendapatkan layanan di bank-bank konvensional
yang memiliki anak perusahaan Bank Umum Syariah, layanan syariah tersebut
dinamakan dengan Delivery Channel. Ciri adanya layanan syariah
tersebut ditandai dengan pemasangan logo iB (ai-Bi) perbankan syariah.
Untuk memperluas jangkauan pelayanan BUS, pada Juli 2010 yang lalu, Bank
Indonesia melalui surat No 12/1081/DPbS tanggal 2 Juli 2010 telah
memperkenalkan satu terobosan kebijakan baru berupadelivery channel kepada
seluruh BUS.
Kebijakan ini memungkinkan Bank Umum Konvensional (BUK) yang merupakan satu
kelompok usaha dengan BUS baik berupa parent company maupun sister
company, dapat menjual produk penghimpunan dana BUS baik berupa pembukaan
rekening nasabah baru (giro, tabungan dan deposito) maupun penyetoran dan
penarikan dana bagi nasabah BUS existing. Namun hal tersebut tidak
berlaku sebaliknya, BUS tidak dapat menjadi agen penjual produk BUK.
Bank Indonesia (BI) telah dikembangkan kebijakan yang dapat mendorong perluasan
layanan perbankan syariah secara lebih efisien melalui pembukaan outlet untuk delivery produk/jasa
perbankan syariah yaitu berupa office channeling dan delivery
channel. Dengan demikian, BUS dan UUS dapat lebih leluasa memberikan
pelayanan perbankan syariah kepada masyarakat melalui beberapa alternatif cara.
Dengan demikian, untuk menemukan produk perbankan syariah, masyarakat tidak
harus datang langsung ke bank syariah, tetapi dapat juga mendatangi loket-loket
bank konvensional yang memasang logo iB (ai-Bi). Masyarakat tinggal meminta
kepada customer service untuk produk-produk iB sesuai
kebutuhannya, seperti Tabungan iB, Deposito iB, dan lain-lain.
Membuka Tabungan iB di loket bank konvensional? Apakah terjamin kesyariahannya?
Apakah dana nasabah yang dikelola oleh UUS atau layanan syariah (delivery
channel) di loket bank konvensional tidak akan bercampur dengan dana
nasabah bank konvensional? Jangan khawatir.
Dana nasabah iB yang disimpan di UUS atau layanan syariah bank konvensional
telah dijamin tidak akan bercampur dengan dana nasabah bank konvensionalnya.
Dana masyarakat yang terkumpul di UUS atau layanan syariah telah dijamin tidak
akan bercampur pengelolaannya.
Pendirian UUS dan pembukaan layanan syariah di loket-loket bank konvensional
telah didukung oleh teknologi informasi (TI) yang kredibel, yang mampu
melakukan pencatatan keuangan dana nasabah secara terpisah. Di setiap UUS dan
kantor cabang konvensional yang menyediakan layanan iB, telah didukung oleh
sistem TI yang mempunyai dua user ID berbeda untuk masuk ke dalam sistem
pencatatan.
Satu user ID untuk rekening konvensional dan satu user ID lain yang berbeda
untuk rekening syariah. Setiap kali ada masyarakat yang membuka rekening
syariah di cabang konvensional, petugas bank akan membuka dan membukukan
transaksi nasabah di rekening dengan user ID syariah.
Oleh karena itu nasabah yang ingin menabung ataupun mendapatkan pembiayaan dari
UUS atau layanan syariah bank konvensional tidak perlu merasa khawatir dananya
akan tercampur dengan dana bank konvensional.
Lebih dari itu, seluruh kegiatan usaha dan pengelolaan dana UUS dan kantor
cabang bank konvensional yang membuka layanan syariah diawasi oleh Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yang juga adalah anggota dari Dewan Syariah Nasional
(DSN).
Secara berkala, laporan keuangan UUS dan kantor cabang bank konvensional yang
membuka layanan syariah diawasi dan diperiksa oleh Bank Indonesia untuk
menjamin setiap UUS dan kantor cabang bank konvensional yang membuka layanan
syariah mengelola dana masyarakat dan menjalankan kegiatan usaha yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.
Jadi, produk dan jasa iB sekarang semakin mudah didapatkan. Di Bank Umum
Syariah, di Unit Usaha Syariah, ataupun di layanan iB di loket-loket bank
konvensional, semuanya tetap syariah.
Analisa :
Seharusnya bank Konvensional tidak
bisa dengan mudah menjadikan juga adanya layanan syariah, karena system
perbankan syariah berbeda dengan system bank konvensional dan tidak seharusnya
bank konvensional dan syariah dapat disejajarkan karena dari segi ilmu nya pun
berbeda, jadi tidak sembarang orang yang bisa mengerjakannya apalagi bila tidak
mempunyai pendidikan yang mengerti akan system yang diterapkan oleh perbankan
syariah sendiri
Sumber :
Langganan:
Postingan (Atom)