Kamis, 10 Oktober 2013

Sejarah Perkembangan Etika Profesi Akuntansi

Etika berasal dari bahasa yunani yaitu ethikos yang berarti timbul dari kebisasaan. Etika merupakan sebuah sesuatu dimana cabang utama yang memperlajari suatu nilai atau kualitas yang menjadi pelajaran mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk dan tanggung jawab.

Etika bermula bila manusia mencerminkan bentuk etis dalam pendapat-pendapat spontan. Karena pendapat seseorang sering berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika dalam mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.

Profesi akuntan telah ada sejak abad ke-15, di Inggris pihak yang bukan pemilik dan bukan pengelola yang sekarang disebut auditor diminta untuk memeriksa mengenai kecurigaan yang terdapat di pembukuan laporan keuangan yang disampaikan oleh pengelola kekayaan pemilik harta.

Keadaan inilah yang membuat pemilik dana membutuhkan pihak ketiga yang dipercaya oleh masyarakat untuk memeriksa kelayakan atau kebenaran laporan keuangan pengelola dana. Pihak itulah yang dikenal sebagai Auditor.

Perkembangan profesi dunia akuntansi semakin jelas sesuai dengan perjalanan zaman menurut keadaan atau situasi pada masa itu ,dengan etika profesi akuntansi yang dapat digolongkan menjadi  4 bagian dalam setiap kurun waktu.
 
1. Pra Revolusi Industri

Sebelum revolusi industri, profesi akuntan belum dikenal secara resmi di Amerika ataupun di Inggris. Namun terdapat beberapa fungsi dalam manajemen perusahaan yang dapat disamakan dengan fungsi pemeriksaan.

Misalnya di zaman dahulu dikenal adanya dua juru tulis yang bekerja terpisah dan independen. Mereka bekerja untuk menyakinkan bahwa peraturan tidak dilanggar dan merupakan dasar untuk menilai pertanggungjawaban pegawainya atas penyajian laporan keuangan.

Hasil kerja kedua juru tulis ini kemudian dibandingkan, dari hasil perbandingan tersebut jelas sudah terdapat fungsi audit dimana pemeriksaan dilakukan 100%. Tujuan audit pada masa ini adalah untuk membuat dasar pertanggungjawaban dan pencarian kemungkinan terjadinya penyelewengan. Pemakai jasa audit pada masa ini adalah hanya pemilik dana.

2. Masa Revolusi Industri Tahun 1900

Sebagaimana pada periode sebelumnya pendekatan audit masih bersifat 100% dan fungsinya untuk menemukan kesalahan dan penyelewengan yang terjadi. Namun karena munculnya perkembangan ekonomi setelah revolusi industri yang banyak melibatkan modal, faktor produksi, serta organisasi maka kegiatan produksi menjadi bersifat massal.

Sistem akuntansi dan pembukuan pada masa ini semakin rapi. Pemisahan antara hak dan tanggung jawab manajer dengan pemilik semakin kentara dan pemilik umumnya tidak banyak terlibat lagi dalam kegiatan bisnis sehari-hari dan muncullah kepentingan terhadap pemeriksaan yang mulai mengenal pengujian untuk mendeteksi kemungkinan penyelewengan.

Umumnya pihak yang ditunjuk adalah pihak yang bebas dari pengaruh kedua belah pihak yaitu pihak ketiga atau sekarang dikenal dengan sebutan auditor eksternal. Kepentingan akan pemeriksaan pada masa ini adalah pemilik dan kreditur.

Secara resmi di Inggris telah dikeluarkan undang-undang Perusahaan tahun 1882, dalam peraturan ini diperlukan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksan independen untuk perusahaan yang menjual saham. Inilah asal mula profesi akuntan secara resmi 

3. Masa revolusi Tahun 1900 – 1930

Sejak tahun 1900 mulai muncul perusahaan-perusahaan besar baru dan pihak-pihak lain yang mempunyai kaitan kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Keadaan ini menimbulkan perubahan dalam pelaksanaan tujuan audit. Pelaksanaan audit mulai menggunakan pemeriksaan secara testing/ pengujian karena semakin baiknya sistem akuntansi/ administrasi pembukuan perusahaan, dan tujuan audit bukan hanya untuk menemukan penyelewengan terhadap kebenaran laporan Neraca dan laporan Laba Rugi tetapi juga untuk menentukan kewajaran laporan keuangan.

Pada masa ini yang membutuhkan jasa pemeriksaan bukan hanya pemilik dan kreditor, tetapi juga pemerintah dalam menentukan besarnya pajak.

4. Tahun 1930 – Sekarang

Sejak tahun 1930 perkembangan bisnis terus merajalela, demikian juga perkembangan sistem akuntansi yang menerapkan sistem pengawasan intern yang baik. Pelaksanaan auditpun menjadi berubah dari pengujian dengan persentase yang masih tinggi menjadi persentase yang lebih kecil (sistem statistik sampling). Tujuan auditpun bukan lagi menyatakan kebenaran tetapi menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laba Rugi serta Laporan Perubahan Dana. Yang membutuhkan laporan akuntanpun menjadi bertambah yaitu: pemilik, kreditor, pemerintah, serikat buruh, konsumen, dan kelompok-kelompok lainnya seperti peneliti, akademisi dan lain-lain.


Peran besar akuntan dalam dunia usaha sangat membantu pihak yang membutuhkan laporan keuangan perusahaan dalam menilai keadaan perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan pemerintah AS mengeluarkan hukum tentang perusahaan Amerika yang menyatakan bahwa setiap perusahaan terbuka Amerika harus diperiksa pembukuannya oleh auditor independen dari Certified Public Accounting Firm (kantor akuntan bersertifikat).

Namun pada tahun 2001 dunia akuntan dikejutkan dengan berita terungkapnya kondisi keuangan Enron Co. yang dilaporkannya yang terutama didukung oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Para analis pasar mengira bahwa sukses kinerja keuangan Enron di masa lalu hanyalah hasil rekayasa keuangan Andersen sebagai auditornya.

Kepercayaan terhadap akuntan mulai merosot tajam pada awal tahun 2002, hal ini membuat dampak yang sangat besar terhadap kantor akuntan lain. Untuk mencegah hal yang lebih parah, pemerintah AS pada saat itu segera mengevaluasi hampir semua kantor akuntan termasuk “the big four auditors”. Walaupun masih mendapat cacian dari berbagai kalangan, para akuntan berusaha untuk memulihkan nama mereka, salah satu caranya adalah dengan mematuhi kode etik akuntan.

Perkembangan Profesi Akuntan di Indonesia

Perkembangan profesi akuntan di Indonesia menurut Olson dapat dibagi dalam 2 periode yaitu:

1.    Periode Kolonial

Selama masa penjajahan kolonial Belanda yang menjadi anggota profesi akuntan adalah akuntan-akuntan Belanda dan beberapa akuntan Indonesia. Pada waktu itu pendidikan yang ada bagi rakyat pribumi adalah pendidikan tata buku diberikan secara formal pada sekolah menengah atas sedangkan secara non formal pendidikan akuntansi diberikan pada kursus tata buku untuk memperoleh ijazah.

2.    Periode Sesudah Kemerdekaan

Pembahasan mengenai perkembangan akuntan sesudah kemerdekaan di bagi ke dalam enam periode yaitu:
  • Periode I [sebelum tahun 1954]

Pada periode I telah ada jasa pekerjaan akuntan yang bermanfaat bagi masyarakat bisnis. Hal ini disebabkan oleh hubungan ekonomi yang makin sulit, meruncingnya persaingan, dan naiknya pajak-pajak para pengusaha sehingga makin sangat dirasakan kebutuhan akan penerangan serta nasehat para ahli untuk mencapai perbaikan dalam sistem administrasi perusahaan. Sudah tentu mereka hendak menggunakan jasa orang-orang yang ahli dalam bidang akuntansi. Kebutuhan akan bantuan akuntan yang makin besar itu menjadi alasan bagi khalayak umum yang tidak berpengetahuan dan berpengalaman dalam lapangan akuntansi untuk bekerja sebagai akuntan.

Padahal, pengetahuan yang dimiliki akuntan harus sederajat dengan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga mereka harus mengikuti pelajaran pada perguruan tinggi negeri dengan hasil baik. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan peraturan dengan undang-undang untuk melindungi ijazah akuntan agar pengusaha dan badan yang lain tidak tertipu oleh pemakaian gelar “akuntan” yang tidak sah.
  • Periode II [tahun 1954 – 1973]

Setelah adanya Undang-Undang No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan, ternyata perkembangan profesi akuntan dan auditor di Indonesia berjalan lamban karena perekonomian Indonesia pada saat itu kurang menguntungkan namun perkembangan ekonomi mulai pesat pada saat dilakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Mengingat terbatasnya tenaga akuntan dan ajun akuntan yang menjadi auditor pada waktu itu, Direktorat Akuntan Negara meminta bantuan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas nama Direktorat Akuntan Negara.

Perluasan pasar profesi akuntan publik semakin bertambah yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMND) tahun 1967/1968. Meskipun pada waktu itu para pemodal “membawa” akuntan publik sendiri dari luar negeri kebutuhan terhadap jasa akuntan publik dalam negeri tetap ada.

Profesi akuntan publik mengalami perkembangan yang berarti sejak awal tahun 70-an dengan adanya perluasan kredit-kredit perbankan kepada perusahaan. Bank-bank ini mewajibkan nasabah yang akan menerima kredit dalam jumlah tertentu untuk menyerahkan secara periodik laporan keuangan yang telah diperiksa akuntan publik. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia baru memerlukan jasa akuntan publik jika kreditur mewajibkan mereka menyerahkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik.
  • Periode III [tahun 1973 – 1979]

M. Sutojo pada Konvensi Nasional Akuntansi I di Surabaya Desember 1989 menyampaikan hasil penelitiannya mengenai: Pengembangan Pengawasan Profesi Akuntan Publik di Indonesia, bahwa profesi akuntan publik ditandai dengan satu kemajuan besar yang dicapai Ikatan Akuntan Indonesia dengan diterbitkannya buku Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dan Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA) dalam kongres Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta tanggal 30 November – 2 Desember 1973. Dengan adanya prinsip dan norma ini, profesi akuntan publik telah maju selangkah lagi karena memiliki standar kerja dalam menganalisa laporan keuangan badan-badan usaha di Indonesia. Dalam kongres tersebut disahkan pula Kode Etik Akuntan Indonesia sehingga lengkaplah profesi akuntan publik memiliki perangkatnya sebagai suatu profesi. Dengan kelengkapan perangkat ini, pemerintah berharap profesi akuntan publik akan menjadi lembaga penunjang yang handal dan dapat dipercaya bagi pasar modal dan pasar uang di Indonesia.

Pada akhir tahun 1976 Presiden Republik Indonesia dalam surat keputusannya nomor 52/1976, menetapkan pasar modal yang pertama kali sejak memasuki masa Orde Baru. Dengan adanya pasar modal di Indonesia, kebutuhan akan profesi akuntan publik meningkat pesat. Keputusan ini jika dilihat dari segi ekonomi memang ditujukan untuk pengumpulan modal dari masyarakat, tetapi tindakan ini juga menunjukkan perhatian pemerintah yang begitu besar terhadap profesi akuntan publik.

Menurut Katjep dalam “The Perception of Accountant and Accounting Profession in Indonesia” yang dipertahankan tahun 1982 di Texas, A&M University menyatakan bahwa profesi akuntan publik dibutuhkan untuk mengaudit dan memberikan pendapat tanpa catatan (unqualified opinion) pada laporan keuangan yang go public atau memperdagangkan sahamnya di pasar modal.

Untuk lebih mengefektifkan pengawasan terhadap akuntan publik, pada tanggal 1 Mei 1978 dibentuk Seksi Akuntan Publik (IAI-SAP) yang bernaung di bawah IAI. Sampai sekarang seksi yang ada di IAI, selain seksi akuntan publik, adalah seksi akuntan manajemen dan seksi akuntan pendidik.

Sophar Lumban Toruan pada tahun 1989 mengatakan bahwa pertambahan jumlah akuntan yang berpraktek terus meningkat sehingga Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dengan IAI membuat pernyataan bersama yang mengatur hal-hal berikut:
  1. Kesepakatan untuk pemakaian PAI dan NPA sebagai suatu landasan objektif yang diterima oleh semua pihak.
  2. Kepada wajib pajak badan dianjurkan agar laporan keuangan diperiksa terlebih dahulu oleh akuntan publik sebelum diserahkan kepada Kantor Inspeksi Pajak (sekaran Kantor Pelayanan Pajak). Laporan tersebut akan dipergunakan sebagai dasar penetapan pajak.
  3. Kalau terjadi penyimpangan etika profesi (professional conduct) oleh seorang akuntan publik, akan dilaporkan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada IAI untuk diselidiki yang berguna dalam memutuskan pengenaan sanksi.

Kesepakatan ini kemudian dikuatkan oleh Instruksi Presiden No. 6 tahun 1979 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 108/1979 tanggal 27 Maret 1979 yang menggariskan bahwa laporan keuangan harus didasarkan pada pemeriksaan akuntan publik dan mengikuti PAI. Maksud instruksi dan surat keputusan tersebut adalah untuk merangsang wajib pajak menggunakan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik, dengan memberikan keringanan pembayaran pajak perseroan dan memperoleh pelayanan yang lebih baik di bidang perpajakan. Keputusan ini dikenal dengan nama 27 Maret 1979. Ini merupakan keputusan yang penting dalam sejarah perkembangan profesi akuntan publik dan sekaligus sebagai batu ujian bagi akuntan publik dan masyarakat pemakainya.
  • Periode IV [tahun 1979 – 1983]

Periode ini merupakan periode suram bagi profesi akuntan publik dalam pelaksanaan paket 27 Maret. Tiga tahun setelah kemudahan diberikan pemerintah masih ada akuntan publik tidak memanfaatkan maksud baik pemerintah tersebut. Beberapa akuntan publik melakukan malpraktik yang sangat merugikan penerimaan pajak yaitu dengan cara bekerjasama dengan pihak manajemen perusahaan melakukan penggelapan pajak. Ada pula akuntan publik yang tidak memeriksa kembali laporan keuangan yang diserahkan oleh perusahaan atau opini akuntan tidak disertakan dalam laporan keuangan yang diserahkan ke kantor inspeksi pajak.
  • Periode V [tahun 1983 – 1989]

Periode ini dapat dilihat sebagai periode yang berisi upaya konsolidasi profesi akuntan termasuk akuntan publik. PAI 1973 disempurnakan dalam tahun 1985, disusul dengan penyempurnaan NPA pada tahun 1985, dan penyempurnaan kode etik dalam kongres ke V tahun 1986.

Setelah melewati masa-masa suram, pemerintah perlu memberikan perlindungan terhadap masyarakat pemakai jasa akuntan publik dan untuk mendukung pertumbuhan profesi tersebut. Pada tahun 1986 pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 763/KMK.001/1986 tentang Akuntan Publik. Keputusan ini mengatur bidang pekerjaan akuntan publik, prosedur dan persyaratan untuk memperoleh izin praktik akuntan publik dan pendirian kantor akuntan publik beserta sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada kauntan publik yang melanggar persyaratan praktik akuntan publik.

Dengan keputusan Menteri Keuangan tersebut dibuktikan pula sekali lagi komitmen pemerintah yang konsisten kepada pengembangan profesi akuntan publik yaitu dengan mendengar pendapat Ikatan profesi pada kongres ke VI IAI antara lain mengenai: pengalaman kerja yang perlu dimiliki sebelum praktik; keharusan akuntan publik fultimer (kecuali mengajar); izin berlaku tanpa batas waktu; kewajiban pelaporan berkala (tahunan) mengenai kegiatan praktik kepada pemberi izin; pembukaan cabang harus memenuhi syarat tertentu; izin diberikan kepada individu bukan kepada kantor; pencabutan izin perlu mendengar pendapat dewan kehormatan IAI; pemohon harus anggota IAI; pengawasan yang lebih ketat kepada akuntan asing.

Pada tahun 1988 diterbitkan petunjuk pelaksaan keputusan Menteri Keuangan melalui Keputusan Direktur Jenderal Moneter No. Kep.2894/M/1988 tanggal 21 Maret 1988. Suatu hal yang mendasar dari keputusan tersebut adalah pembinaan para akuntan publik yang bertujuan:
  1. Membantu perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia
  2. Memberikan masukan kepada IAI atau seksi akuntan publik mengenai liputan yang dikehendaki Departemen Keuangan dalam program pendidikan
  3. Melaksanakan penataran bersama IAI atau IAI-seksi akuntan publik mengenai hal-hal yang dianggap perlu diketahui publik (KAP), termasuk mengenai manajemen KAP.
  4. Mengusahakan agar staf KAP asing yang diperbantukan di Indonesia untuk memberi penataran bagi KAP lainnya melalui IAI atau IAI-Seksi Akuntan Publik dan membantu pelaksanaannya
  5. Memantau laporan berkala kegiatan tahunan KAP 

Sebelum diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Moneter tersebut, pada tahun 1987 profesi akuntan publik telah mendapatkan tempat terhormat dan strategis dari pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 859/KMK.01/1987 tentang Emisi Efek melalui Bursa yang telah menentukan bahwa:
  1. Untuk melakukan emisi efek, emiten harus memenuhi persyaratan, antara lain: mempunyai laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik/akuntan negara untuk dua tahun buku terakhir secara berturut-turut dengan pernyataan pendapat “wajar tanpa syarat” untuk tahun terakhir.
  2. Laporan keuangan emiten untuk dua tahun terakhir tersebut harus disusun sesuai dengan PABU di Indonesia disertai dengan laporan akuntan publik/ akuntan negara.
  3. Jangka waktu antara laporan keuangan dan tanggal pemberian izin emisi efek tidak boleh melebihi 180 hari. (M. Sutojo, 1989: 10)
  • Periode VI [tahun 1990 – sekarang]
Dalam periode ini profesi akuntan publik terus berkembang seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan pasar modal di Indonesia. Walaupun demikian, masih banyak kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh para usahawan dan akademisi.

Namun, keberadaan profesi akuntan tetap diakui oleh pemerintah sebagai sebuah profesi kepercayaan masyarakat. Di samping adanya dukungan dari pemerintah, perkembangan profesi akuntan publik juga sangat ditentukan ditentukan oleh perkembangan ekonomi dan kesadaran masyarakat akan manfaat jasa akuntan publik. Beberapa faktor yang dinilai banyak mendorong berkembangnya profesi adalah:
  1. Tumbuhnya pasar modal
  2.  Pesatnya pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non-bank.
  3. Adanya kerjasama IAI dengan Dirjen Pajak dalam rangka menegaskan peran akuntan publik dalam pelaksanaan peraturan perpajakan di Indonesia
  4. Berkembangnya penanaman modal asing dan globalisasi kegiatan perekonomianPada awal 1992 profesi akuntan publik kembali diberi kepercayaan oleh pemerintah (Dirjen Pajak) untuk melakukan verifikasi pembayaran PPN dan PPn BM yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak.
  5. Konsekuensi perkembangan tersebut akan mempunyai dampak terhadap perkembangan akuntansi dan menimbulkan kebutuhan akan upaya memperluas peranan akuntan, ruang lingkup pekerjaan akuntan publik semakin luas sehingga tidak hanya meliputi pemeriksaan akuntan dan penyusunan laporan keuangan, kebutuhan akan tenaga spesialisasi dalam profesi, makin besarnya tanggung jawab dan ruang lingkup kegiatan klien, mengharuskan akuntan publik untuk selalu menambah pengetahuan, kebutuhan akan standar teknis yang makin tinggi dan rumit, dengan berkembangnya teknologi informasi, laporan keuangan akan menjadi makin beragam dan rumit. Pendapat yang dikemukakan Olson tersebut di atas cukup sesuai dan relevan dengan fungsi akuntan yang pada dasarnya berhubungan dengan sistem informasi akuntansi.
Dari pemaparan yang telah dikemukakan, profesi akuntan diharapkan dapat mengantisipasi keadaan untuk pengembangan profesi akuntan di masa yang akan datang.
  1. Peluang profesi akuntansi sangat besar. Akuntan dapat bekerja disemua sector perekonomian, apalagi bagi mereka yang menguasai IFRS dengan baik.
  2. Terbukanya kesempatan bagi akuntan untuk berprofesi sebagai Akuntan Publik
  3. Pertumbuhan Akuntan Publik relative lambat.
  4. Struktur usia Akuntan Publik sekarang yang lebih dari 50 tahun sebanyak 64%, sehingga kemungkinan terjadi penurunan Akuntan Publik secara signifikan dalam 5 atau 10 tahun ke depan.
  5. Kebutuhan jasa Akuntan Publik semakin meningkat
  6. Penerapan IFRS (International Financial Reporting Strandard dan ISA (International Strandard on Auditing) di Indonesia pada tahun 2011-2012, merupakan peluang dan tantangan bagi profesi Akuntan dan Akuntan Publik.

Jumat, 03 Mei 2013

Bahasa Inggris Bisnis



Negative Commands, Indirect Commands & Negative Indirect Commands

Example :

1.      After John eaten dinner, he wrote several letters and went to bed.
                               A                     B              C                        D
Correct answer :

After John ate dinner, he wrote several letters and went to bed.

Explanation :

In this sentence, the verb eaten in answer A is incorrect because the verb is wrote, which is verb 2, so we must change eaten (verb 3) to ate (verb 2). Thus A is the correct answer.

Example :

2.      George has not completed the assignment yet, and Maria hasn’t neither.
    A                               B            C                           D

   Correct answer :

George has not completed the assignment yet, and Maria hasn’t neither

Explanation :

In this sentence, the verb hasn’t neither  in answer D is incorrect because (hasn’t) the negative sentence and isn’t followed negative sentence again (neither), so we must change neither (negative sentence) to either (positive sentence). Thus D is the correct answer. 

Kamis, 18 April 2013

Holiday Stories



The last my holiday is new year, the new year 2013 on the Tuesday. On Monday morning we were ready to have a journey to Sawarna Beach, at the Banten, West Java. Sawarna beach is located in the Village Sawarna, District Bayah, Lebak, Banten. Locations within 150 km of Rangkasbitung (Lebak capital).
Sawarna beach is one of the beaches are very beautiful and attractive with white sand. Before we left  we loaded all our beach gear into the bag. There were 10 motorcycle full of 18 my friends and we will touring from Depok to Banten. It’s very enjoyable during trip. Never is there a dull moment when we are together. Of course we were very tired from our trip.
We left Depok around 8 p.m. during the trip we drove very carefully, every 3 hour drive we rest for lunch and pray zuhur & ashar. We arrived there around 3 p.m. After that, So far I didn’t find any fancy place to stay, but there are a lot of choices we can choose which mostly are the villager’s house but it won’t make regret because it’s really cheap and the villagers are also really helpful for overnight and we rested before to the beach.
After rest, we immediately walked to the beach for eat something, because I’m very hungry. And then when we walked to the beach, I didn’t find people who rent beach sports equipment like banana boat, flying fish, or even jet ski. We just to play in the white beach sand or just walk, sit, relax, and enjoy the crystal clear water like I did.
After play, we will back to the villa and take a bath. After that, we just share stories, watching television, and etc.
Around 12 a.m we prepare fireworks for welcome to the new year 2013 and that night it’s very happy, because a lot of fireworks are ignited by other visitors. After that, I sleep because is very tired and I prepare for tomorrow morning.
On Tuesday morning, after pray subuh, we were jogging to the beach. Sawarna beach is very beautiful in this morning with the sunrise. We planned to enjoy sunrise. We did not forget to take pictures. After play, we return to the villa and prepare for go home. I am very sad leave sawarna beach, because there very comfortable atmosphere for me, and I hope to the back again.
After getting ready for all at 12 p.m, we back to journey with the motorcycle. Our back to the winding road, the road is very bad, traffic jam, and rainy, it’s very make us tired, and our rest at resto for the lunch and pray zuhur.
After rest, our journey continues, show clock time at 8 p.m, I was on the phone my mom, she is worried, because the first trip with motorcycle is very so far but I’m very happy.
Finally around 9 p.m I got home, body is very tired, I dinner and sleep for tomorrow I must be back to work in office.
That's my new year holiday and the first join touring with my friends, it’s very fun, happy, but also very very tired. I hope to back there.


Kamis, 21 Maret 2013

Daily Activity


On Weekdays,

I wake up at 05.00am every morning for pray and after pray, I sleep again, and then I wake up again at 06.30am and I take a bath, brushes her long hair, brush your teeth, and etc. After that, I put make-up on, Comb one's hair and etc. The next I have a breakfast and I go to work at 07.45am.  

I usually drive to work by motorcycle. It takes me about 60 minutes. I always check my emails when I get to work.  When I am at my desk I usually work on the computer, I have to make telephone calls. Once a month I report to my boss, but maybe I have to report to my boss more often. I usually write a document that my boss can read. At 01.00pm most days I have lunch dan pray Zuhur. At 03.00pm we have afternoon tea & pray Ashar, and that is when we usually talk and eat cake.


After I have finished work at 05.30pm, I go to Campus, after arriving I pray Maghrib in Mosque Campus. After that, I go to class and study until at 08.30pm, and then I go to home. I have dinner, take a bath, pray Isya and I sleep.

On Weekend,

I wake up at 05.00am every morning for pray and after pray, I sleep again, and then I wake up again at 08.00am. I usually watch the News morning, breakfast and I always do the housework, washing, and etc.

I take a bath maybe at 11.00am and stay at home because I must go to Campus at 12.30pm until 05.00pm. Then I go to home, shopping, or go out with friends. If I hang out with friend I can forgot the time and I go to home at 09.00pm.

When I arrived at home, I showered and watch tv with family, if I sleepy I go to bed prepare body for tomorrow for the next day activity.



Senin, 10 Desember 2012

Kinerja Ekonomi Daerah Harus Dipacu

JAKARTA– Kinerja perekonomian daerah perlu didorong lebih agresif dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7% per tahun. 

Kepala ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mengatakan,pertumbuhan ekonomi sebesar 7% per tahun bagi Indonesia bukanlah hal yang mustahil.Namun, dia mengingatkan, ada sejumlah persoalan kunci yang harus diselesaikan pemerintah dalam upaya menggenjot pertumbuhan sebesar itu. 

Salah satu kuncinya adalah bagaimana menggenjot pertumbuhan ekonomi di daerah. Sunarsip menuturkan, saat ini telah muncul sejumlah daerah yang menjadi sentra pertumbuhan ekonomi nasional. Daerah- daerah tersebut bahkan mampu membukukan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang menarik, daerah-daerahtersebutjustruberadadiluar PulauJawa,wilayahyangselama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. 

“Beberapa kota seperti Pekanbaru,Pontianak, Balikpapan,dan Makassar bahkan memiliki tingkat pertumbuhan masing-masing 9,8%, 9,5%, 8,6%, dan 9,0% (selama kurun waktu 2002–2010),”ujar Sunarsip dalam diskusi bulanan IEI,di Jakarta,kemarin. Pertumbuhan kota-kota tersebut, menurut Sunarsip, jauh di atas rata-rata pertumbuhan nasional selama 2002-2010 yang hanya 5,9%. Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan mencatat pertumbuhan ekonomi Makassar antara 2007 hingga 2010 berturut-turut 8,1%, 10,5%, 9,2%, serta 9,31%.

“Banyak daerah di luar Jawa yang menjadi pusat sentra pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan kontribusi PDRB (produk domestik regional bruto) tinggi,”imbuhnya. Dia menambahkan, kotakota di Jawa,termasuk Jakarta, mulai kehabisan tenaga dalam menggenjot pertumbuhan sehingga jauh di bawah daerah lain.

Selama kurun waktu 2002- 2010,misalnya,DKI hanya mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,9%. Selain menggenjot daerah, Sunarsip menyebutkan ada tiga faktor kunci yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, yaitu investasi, peningkatan produktivitas kerja, serta pertumbuhan sektor manufaktur. Sunarsip menjelaskan, untuk mencapai pertumbuhan di atas 7%,Indonesia harus mampu menggaet pertumbuhan investasi sebesar 12% setiap tahun. 

Target ini sulit tercapai karena berdasarkan data IEI, sejak 2001–2011, pertumbuhan investasi hanya mampu tercapai 7,4%.Guna mendorong pertumbuhan investasi tinggi, pemerintah harus mampu menciptakan kondisi makroekonomi yang kondusif serta peningkatan belanja modalnya. Kunci lain yang harus dipenuhi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan adalah menciptakan pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 7% per tahun.

Terkait pertumbuhan manufaktur, Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan bahwa pertumbuhan sektor tersebut sempat mengalami masalah saat krisis Amerika Serikat mengguncang global, terutama pada 2009. Pada 2009 pertumbuhan manufaktur bahkan hanya bisa tumbuh 2,5%. Namun, MS Hidayat mengingatkan, pertumbuhan sektor industri terus mengalami perbaikan. Khusus untuk industri agro,pemerintah bahkan akan menjadikan sektor tersebut sebagai salah satu pilar industri pada 2025.

“Kita akan memiliki tiga pilar industri yaitu industri agro, telematika, dan industri kreatif. Di agro kita punya sumber hulu dan hilirnya,” ujar MS Hidayat dalam diskusi pada Rakernas I Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) di Jakarta, akhir pekan lalu. maesaroh 


Analisa :


Seperti yang di uraikan pada artikel diatas bahwa untuk menaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hendaknya ekonomi daerah juga harus ikut ambil andil dengan begitu perkonomian indonesia dapat berkembang secara perlahan.

Ekonomi daerah hendaknya mendapat perhatian dari pemerintah dengan ikut membantu mengembangkan usaha dari pedagang kecil, atau dapat juga dengan mengadakan penyuluhan dan training-training untuk para tenaga kerja daerah agar lebih terampil dalam membangun suatu usaha yang dapat berkembang untuk kedepannnya.


Sumber :



Harga Elpiji Nonsubsidi Segera Naik


JAKARTA– PT Pertamina (Persero) tahun depan berencana menaikkan harga elpiji nonsubsidi untuk menutupi kerugian penjualan yang diperkirakan mencapai Rp5 triliun. 

“Elpiji nonsubsidi diusulkan naik sudah dari dulu.Ini tindakan korporasi, jadi tidak perlu izin hanya memberi tahu,”ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya di Jakarta kemarin. Menurut dia, kenaikan harga elpiji nonsubsidi akan dinaikkan minimal Rp2.000 per tabung.Kenaikan harga ini akan dilakukan secara bertahap.“ Minimal pertengahan tahun sudah naik,” ujarnya. 

Dia mengatakan,selama ini kerugian Pertamina dari penjualan elpiji nonsubsidi menyebabkan Pertamina tidak bisa mengembangkan investasi secara maksimal.Kenaikan harga elpiji nonsubsidi ditanggung sepenuhnya oleh Pertamina. Hanung mengakui kenaikan harga elpiji adalah pilihan yang sulit.Apalagi melihat Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN).Apabila terjadi kerugian, pihaknya akan selalu disalahkan oleh pemerintah.

“Kenaikan harga elpiji nonsubsidi tinggal tunggu waktu tepat saja,”ujarnya. Direktur Utama Pertamina Karena Agustiawan sebelumnya merestui kenaikan harga elpiji nonsubsidi tersebut dengan alasan untuk menutup kerugian Pertamina yang mencapai Rp5 triliun. “Harus kita naikkan karena dana tersebut seharusnya bisa buat investasi di sektor lain,”ujar Karen. Hanung mengungkapkan, pada 2012 Pertamina diprediksi mengalami kerugian sebesar Rp5 triliun dari produksi dan penyaluran elpiji.

Untuk itu, Pertamina akan berusaha tidak lagi memberikan subsidi kepada elpiji 12 kg karena pemerintah telah memberikan subsidi kepada masyarakat tidak mampu melalui elpiji 3 kg. Menurutnya, saat ini Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp4.000-4.500 per kg dari elpiji nonsubsidi (kemasan 12 kg).“Kalaupun nanti kita menaikkan harganya sebesar Rp4.000 untuk elpiji 12 kilogram, Pertamina itu belum untung karena hanya impas,” katanya. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menolak permintaan Pertamina untuk menaikkan harga elpiji 12 kilogram (kg) pada 2013. Menurutnya, rencana kenaikan tersebut harus dihitung secara baik.“Kita tahu Pertamina defisit, tetapi kita harus pikirkan daya beli masyarakat. Ini harus dihitung baikbaik,” kata Hatta di sela penanaman pohon bersama Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Gianyar,Bali,Sabtu (8/12). Hatta mengungkapkan, kenaikan tersebut itu kurang tepat karena tahun depan juga akan terjadi kenaikan tarif listrik. “Jangan sampai pada waktu yang bersamaan kita lakukan sesuatu yang memberatkan masyarakat. Kita harus jaga itu,”tandas dia. 

Menurut Hatta, rencana Pertamina menaikkan harga elpiji nonsubsidi dikhawatirkan bisa memicu inflasi berlebihan dan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. “Akibatnya pukulan ekonomi juga bagi kita, jadi hati-hati, jangan gegabah. Dalam situasi saat ini perekonomian nasional harus dijaga,”katanya. Pengamat Energi dari Refor- Miner Institute Komadi Notonegoro menilai,kenaikan elpiji nonsubsidi akanmemilikidampak signifikan di masyarakat. Dia memperkirakan,kenaikan tersebut akan mengakibatkan migrasi dan inflasi.

“Berdasarkan kajian kami dampaknya ada dua yaitu migrasi dan inflasi,” kata Komaidi ketika dihubungi harian SINDO di Jakarta,kemarin. Menurutnya, jika kenaikan harga elpiji nonsubsidi direalisasikan, sebagian besar konsumen akan berpindah menggunakan elpiji bersubsidi, yakni elpiji dengan tabung 3 kg yang notabene harganya lebih murah karena di subsidi oleh pemerintah. 

Kembangkan Solar Cell 

PT Pertamina mengembangkan solar cell atau alat penerima tenaga surya yang ditransmisikan sebagai energi, sebagai bagian dari pemanfaatan energi alternatif yang selama ini kurang menjadi perhatian. Menyambut HUT Pertamina Ke- 55, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan melakukan pemasangan solar cell di rumahnya, di kawasan Patra Kuningan, Jakarta.”Pemasangan solar cell ini adalah salah satu bentuk komitmen Pertamina di ulang tahun ke-55 bahwa Pertamina sobat bumi,” tutur Karen saat ditemui di rumahnya, Jakarta, Sabtu (8/12). 

Menurut Karen, solar cell yang dipasang di rumahnya diproduksi oleh perusahaan BUMN yang bergerak di sektor elektronik, yakni PT LEN Industri. Rencananya, LEN dan Pertamina akan bekerja sama dalam produksi dan pemasarannya. Karen menambahkan, solar cell yang dipasang di rumahnya mampu menampung tenaga listrik hingga 8.000 watt. ● nanangwijayanto/ miftachul chusna 


Analisa :

Elpiji boleh saja naik berdasarkan harga yang ditentukan, tapi diharapkan kualitas juga tetap terjaga seperti kondisi tabuung, berat yang tidak kurang dari label nya, dan lebih baik lagi apabila pemerintah mempunyai alternatif lain seperti yang telah diuarikan yaitu solar cell, hendaknya apabila memang hal tersebut menjadi keputusan yang tepat, cermat dan lebih hemat, segeralah publikasikan kepada masyarakat dengan adanya penyuluhan yang baik dan bermanfaat.

Sumber :


Penjualan Mobil 2013 Naik 10 Persen


Jakarta (ANTARA) - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) optimistis penjualan mobil tahun depan naik 10 persen dari realisasi tahun ini yang mencapai 1 juta unit akibat kondisi makro ekonomi di Indonesia menunjukkan tren positif. 
"Sepanjang daya beli masyarakat terus membaik, maka penjualan mobil akan tetap tinggi. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda menurunnya permintaan untuk kendaraan roda empat," kata Ketua I Gaikindo, Yongkie D. Sugiarto di Jakarta, Senin. 
Pasar otomotif nasional, menurut Yongkie, dipengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas politik dan keamanan, tingkat suku bunga serta likuiditas. 
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen merupakan faktor yang mendorong pertumbuhan industri otomotif karena terkait dengan tingkat kemampuan daya beli masyarakat, ujarnya. 
Sedangkan tingkat suku bunga dan likuiditas, lanjut Yongkie, agen pemegang merek (APM) diharapkan tidak ikut diperketat karena 70 persen konsumen Indonesia membeli mobil melalui jalur kredit. 
Jika tidak ada kendala yang dapat mempengaruhi faktor tersebut, maka pasar kendaraan bermotor pada 2013 diharapkan bisa tumbuh hingga 10 persen. Yang dikhawatirkan adalah penyeragaman aturan uang muka syariah sebesar 30 persen pada April 2013, katanya. 
Yongkie menambahkan, proyeksi pertumbuhan 10 persen belum memperhitungkan kehadiran mobil murah dan ramah lingkungan atau "low cost and green car" (LCGC). 
Pasar mobil LCGC diproyeksikan mencapai 150.000 unit per tahun. Jika harga mobil LCGC Rp80 juta per unit, maka ada tambahan omzet industri otomotif nasional sekitar Rp12 triliun per tahun, katanya.(rr)
Analisa :
Seharusnya permintaan terhadap mobil dan motor untuk tahun-tahun kedepannya hendaknya dipersulit, baik itu dari segi Dp, syarat pengkreditan dan syarat-syarat lainnya, karena semakin mudah syarat pengkreditan suatu pembelian barang-barang mewah, maka akan semakin banyak juga orang yang akan berlomba-lomba untuk membelinya.
Perlu kita ketahui jakarta semakin hari semakin terasa akan polusi udara yang sangat tercemar, karena banyaknya kendaraan, macet sudah tidak bisa ditolerir lagi, seharusnya dengan keadaan yang seperti itu pemerintah memberlakukan peraturan untuk penjualan mobil dan motor agar tidak menjadi semakin bertambah di Jakarta ini, dan bukan hanya berpagang pada keuntungan yang didapatkan.
Sumber :